Kepala Bapperida Provinsi Kalteng Membuka Acara Secara Resmi FGD Sosialisasi Bank Tanah dan Penyusunan Proposal Pelepasan HPK-TP
Palangka Raya –Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur Prov. Kalteng membuka kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi Bank Tanah dan Persiapan Penyusunan Proposal Pelepasan Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif (HPK-TP). Acara ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Bank Tanah dan berlangsung di Aula Ballroom Best Western Hotel, Jalan RTA. Milono, Palangka Raya, Rabu (26/02/2025).
FGD ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, serta para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Baca juga : Bappedalitbang Gelar Coaching Clinic untuk Kabupaten Barito Selatan, Sukamara, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat Implementasi SSK Program PPSP secara virtual
Dalam kesempatan tersebut, Leonard S. Ampung mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Ia secara resmi membuka acara dan menyampaikan sambutan. Leonard menegaskan pentingnya peran Bank Tanah dalam mendukung kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
“Dengan keberadaan Badan Bank Tanah ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Ketersediaan lahan yang cukup harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai program strategis daerah yang terintegrasi dengan program strategis nasional,” ujar Leonard.
Lebih lanjut, Leonard menekankan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yang jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pelepasan kawasan Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif (HPK-TP) menjadi salah satu langkah strategis guna menyediakan lahan bagi pembangunan infrastruktur, kawasan industri, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan FGD ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, program pelepasan HPK-TP dapat berjalan secara transparan, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kalimantan Tengah. (WK/10_D)