Kepala Bappedalitbang Mendampingi Wagub Edy Pratowo, Ikuti Ratas Pengendalian Inflasi Bersama Menko Perekonomian
Jakarta– Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Kaspinor mendampingi Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terbatas Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Ratas secara hybrid yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut diselenggarakan di Sekretariat Kementerian Koordinator Perekonomian, di Ruang Rapat Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana Lantai III, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022).
Baca juga : Bappedalitbang Prov. Kalteng Gelar Rakor Litbang dan IPTEK Prov. Kalteng Tahun 2022Tampak hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Hadir pula Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi, Gubernur Jambi H. Al Haris, Gubernur Riau H. Syamsuar, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pj. Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya.
Ratas ini digelar dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Turut hadir dalam Ratas secara langsung, antara lain Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Pangan Nasional, Gubernur Aceh, Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Sumatra Barat, Gubernur Jambi, dan Gubernur Riau.
"Tadi telah dijelaskan bagaimana langkah-langkah upaya bersama menurunkan inflasi di bawah 5% sampai dengan akhir tahun 2022," ungkap Wagub Edy Pratowo usai mengikuti kegiatan Ratas.
Angka inflasi Kalteng sendiri pada Juli 2022 tercatat 6,79%. Andil inflasi sepanjang Januari-Juli 2022, antara lain dari kelompok pangan (makanan, minuman dan tembakau) serta non-pangan, antara lain kenaikan harga minyak dunia.
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan kebijakan Pemprov Kalteng melalui langkah-langkah seperti menggelar rakor TPID se-Prov Kalteng serta melakukan intervensi pada beberapa kebutuhan pokok pangan antara lain melalui gerakan penanaman cabai Sekuyan Lombok oleh kelompok wanita tani.
Sementara itu sektor non-pangan, inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM yang memberi dampak pada kenaikan transportasi udara dan supply pengiriman barang dari luar Provinsi seperti jagung, telur.
Pada kesempatan ini Wagub menyampaikan paparannya terkait upaya pengendalian inflasi daerah menggunakan strategi 4 K, diantaranya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi.
“Strategi 4K di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu mitigasi dampak kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat untuk menjaga keterjangkauan harga. Selanjutnya, menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0 persen dengan menjaga ketersediaan pasokan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi untuk menjaga kelancaran distribusi serta memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut Edy menjelaskan, antisipasi jangka pendek mulai dari menyelenggarakan operasi pasar bawang merah dan cabai rawit, serta komoditas lainnya bekerja sama dengan BULOG, gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yakni sekuyan lombok, pemberian subsidi biaya transportasi serta penguatan komunikasi belanja bijak untuk menjaga masyarakat dan menahan perilaku konsumtif. (Yan/10_D)