Bappedalitbang Gelar FGD Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pengembangan Riau Science Technopark
Riau – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau dalam rangka pembelajaran dan adopsi perencanaan dan implementasi Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon berikut tata kelolanya untuk dapat direplikasi di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Hotel Bono Pekanbaru, Senin (23/09/2024).
Kepala bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dalam sambutan yang disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Kerjasama Yoyo menyampaikan bahwa keberhasilan Pemerintah Provinsi Riau memperoleh penghargaan khusus dari Pemerintah Pusat bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon dalam rangkaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 menjadi inspirasi dalam mengimplementasikan ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan pula dalam RPJPN 2025-2045.
Baca juga : Sekda Prov. Kalteng Buka Rakordalev Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Prov. Kalteng Tahun 2023Ditambahkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Teknokratik 2025-2029, Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional.
Ditambahkan Leonard, Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tutupan hutan paling luas yang menyimpan potensi besar dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, terutama dari sektor kehutanan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah Tahun 2022, luas kawasan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 13.120.963 ha (85,72% dari luas daratan provinsi).
“Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan hutan lahan gambut sangat luas, yaitu sekitar 3 juta ha yang menjadi tempat simpanan karbon (carbon sink)” ungkap Leonard.
Untuk diketahui Provinsi Kalimantan Tengah memiliki garis pantai sepanjang ± 750 Km, mencakup 7 Kabupaten yang ditumbuhi hutan mangrove.
Peranan penting dari ekosistem gambut dan mangrove sebagai penyimpan cadangan karbon yang besar berpotensi menjadi sumber emisi apabila terjadi degradasi ekosistem. Upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi diperlukan untuk mengantisipasi dampak emisi dan memanfaatkan jasa ekosistem bagi pembangunan ekonomi dengan pertimbangan ekologi.
Diakhir sambutannya Leonard menyampaikan bahwa agar dapat menyelenggarakan mandat dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional), sekaligus memenuhi target-target indikator pembangunan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiscal, keterbatasan teknologi dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.
“Kami tentu saja sangat berharap bahwa pembelajaran yang pada hari ini kami peroleh melalui Bappeda Provinsi Riau tentang Pembangunan Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon dapat kami adopsi dan juga direplikasi di Provinsi Kalimantan Tengah.” pungkas Leonard
Sementara itu Kepala Bappedalitbang Prov. Riau Emri Juli Harnis dalam sambutannya menyambut baik kedatangan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah serta mengucapkan selamat datang di Bumi Lancang Kuning kedatangan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.
Hadir dalam FGD tersebut Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Kerjasama Bappedalitbang Prov. Kalteng Yoyo, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Endy Bappedalitbang Prov. Kalteng, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Prov. Kalteng Yohanna Endang, Kepala Bidang Sosbudpem Bappedalitbang Prov. Kalteng Chandra Fuji Asmara, Pejabat Fungsional Lingkup Bappedalitbang Prov. Kalteng serta Pejabat di Bappedalitbang Prov. Riau. (10_D)