Wakil Gubernur Buka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Palangka Raya – Dalam rangka koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Program Kegiatan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Tengah membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupten/Kota se-Kalimantan TengahTahun 2023 bertempat di Aula Eka Hapakat Lt.3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (28/11/2023).

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dalam laporannya mengatakan bahwa maksud pelaksanaan rapat adalah untuk melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Baca juga : Kepala Bappedalitbang Wakili Sekda dalam FGD Peran dan Persiapan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara

“Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan penganggaran upaya penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem mulai dari tingkat pusat hingga daerah serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem” tambah Leonard.

Selanjutnya Leonard juga manyampaikan tujuan dalam pelaksanaan rapat ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kendala dan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah, agar pemerintah daerah bisa menyusun perencanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan bersifat lintas sektor serta memberikan penjelasan terbaru terkait upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar bisa memverifikasi dan memvalidisasi data Pemutakhiran By Name By Address Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (BNBA-P3KE) yang didapat dari Kemenko PMK RI” pungkas Leonard

Mengawali sambutannya, Wagub H. Edy Pratowo menyampaikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan, baik nasional dan daerah. Salah satunya kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, Jamsostek, Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan.

Dalam kesempatan yang sama Edy Pratowo menekankan beberapa hal sebagai berikut, pertama, melalui Rakor ini, agar dapat mengevaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik lagi, terutama dalam melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Kedua, mengintegrasikan berbagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kalteng, khususnya yang terkait dan ditujukan langsung ke individu atau keluarga sasaran, dan untuk kegiatan yang bersifat tidak secara langsung, maka daerah dengan kantong kemiskinan yang lebih tinggi bisa lebih diprioritaskan. Ketiga, berdasarkan INPRES No. 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diinstruksikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Bupati/Walikota untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, dan menyusun program dan kegiatan pada RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat.

Terakhir, berdasarkan arahan terbaru Wakil Presiden RI terkait upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu, pemerintah daerah agar memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat, data BNBA P3KE (By Name By Address - Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) agar digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya serta agar mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, serta industri di sektor potensial.

“Untuk mewujudkan penurunan kemiskinan, tentunya dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait. Melalui upaya-upaya mensinergikan semua program-program dari pusat dan daerah, sinergitas antar sektor pembangunan yang ada, termasuk percepatan penyerapan dana pembangunan”, pungkasnya.

Hadir dalam rakor tersebut Analis Kebijakan Ahli Madya dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK RI Nur Budi Handayani, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Wakil Bupati Kotim serta Pj. Bupati/ Pj. Walikota se-Kalteng atau yang mewakili, Kepala Kanwil Kementerian/Instansi Vertikal Prov. Kalteng dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng yang terkait, Pimpinan Perguruan Tinggi/Perbankan Prov. Kalteng serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait. (10_D)