Kepala Bappedalitang Prov. Kalteng Sambut Kunjungan Komisi C DPRD Kob. Kobar
Palangka Raya – Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan 5 orang anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipimpin oleh Tuslam Amirudin, S.E., M.A.P dalam rangka koordinasi/konsultasi terkait dengan peningkatan Bandara Iskandar Pangkalan Bun dan rencana pembangunan bandara baru di Kabupaten Kotawaringin Barat, bertempat di Ruang Rapat Kepala, Jumat (09/06/2023)
Pertemuan dengan Komisi C DPRD Kab. Kotawaringin Barat dipimpin oleh Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Dr. H. Kaspinor, S.E., M.Si didampingi Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Prov. Kalteng Yohanna Endang S. ST., MT, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng Joko Tri Wahyono, SE, serta pejabat fungsional perencana Bappedalitbang Prov. Kalteng.
Baca juga : Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Buka Pertemuan Penyusunan Dokumen Perencanaan AIDS, Tuberkulosis Dan Malaria (ATM) Kalimantan Tengah Tahun 2024Adapun maksud dan tujuan kunjungan tersebut diantaranya untuk melakukan koordinasi/konsultasi terkait dengan peningkatan Bandara Iskandar Pangkalan Bun dan rencana pembangunan bandara baru di Kab. Kotawaringin Barat.
Pimpinan rombongan anggota komisi C DPRD Kab. Kotawaringin Barat Tuslam Amirudin, S.E., M.A.P menyampaikan bahwa kunjungan ini antara lain untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan peningkatan Bandara Iskandar Pangkalan Bun dan kelanjutan rencana pembangunan bandara baru Sebuai di Kab. Kotawaringin Barat, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalteng melalui Bappedalitbang dalam fungsinya sebagai koordinator perencanaan di daerah.
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng dalam pertemuan tersebut menyambut hangat dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut dan menjelaskan bahwa terkait dengan peningkatan Bandara Iskandar Pangkalan Bun telah diusulkan kepada pemerintah pusat, serta sudah dibahas dalam forum Rakortekrenbang dan Musrenbangnas tahun 2023, dengan hasil kesepakatan diakomodir dengan catatan memperhatikan pagu anggaran Kemenhub tahun 2024.
“Telah diusulkan kepada pemerintah pusat pada tahun 2021 untuk usulan tahun 2022, dan telah dibahas dalam musrenbangnas tahun 2021, dengan hasil kesepakatan diakomodir dengan catatan dukungan berupa reviu dokumen perencanaan Bandara Sebuai, pembangunan fisik belum dapat dilakukan karena masih perlu dilakukan reviu Detail Engineering Design (DED), Feasibility Study (FS), penyelesaian pelepasan kawasan hutan, hibah lahan kepada pemerintah pusat, dll. Daerah disilakan mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan yang diperlukan untuk dapat diusulkan kembali di tahun berikutnya” ungkap Kaspinor terkait dengan rencana pembangunan bandara baru Sebuai.
Bappedalitbang Prov. Kalteng juga menyarankan berkenaan dengan rencana pembangunan bandara Sebuai diantaranya terkait dengan permasalahan lahan, menunggu penerbitan SK Menteri LHK tentang pelepasan kawasan hutan.
“Sambil menunggu penyelesaian pelepasan kawasan hutan tersebut, Pemkab Kotawaringin Barat dapat melakukan reviu dokumen FS, DED, melakukan upaya untuk pengamanan aset misal dengan membuat pagar keliling di lahan rencana bandara, peningkatan jalan menuju bandara (Pangkalan Bun-Sebuai)”imbuh Kaspinor.
Pada kesempatan yang sama Dinas Perhubungan Prov. Kalteng melalui Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Joko Tri Wahyono, SE menyampaikan bahwa terkait dengan peningkatan Bandara Iskandar Pangkalan Bun telah diusulkan Pemprov Kalteng kepada Menteri Perhubungan pada tahun 2022, dengan usulan mendesak adalah overlay landasan pacu agar dapat didarati pesawat jenis Airbus A320-200, serta usulan peningkatan Bandara Iskandar Pangkalan Bun tahun 2024 telah dibahas dalam forum Musrenbangnas tahun 2023, dengan hasil diakomodir dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Kemenhub tahun 2024.
Ditambahkan Joko terkait rencana bandara baru Sebuai secara perencanaan teknis tidak ada masalah, sudah ada Studi Kelayakan (FS) disusun tahun 2013, Master Plan disusun tahun 2014, studi Rancangan Teknik Terinci (RTT) dan studi AMDAL tahun 2015, dan perlu dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan teknis tersebut. Sedangkan yang masih menjadi masalah terkait dengan lahan yang berada di kawasan hutan dan menunggu SK Menteri LHK untuk pelepasan kawasan hutan tersebut. (10_D)