Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung didampingi Konsultan Bantuan Teknis IDPIM Program SIMURP Ditjen Bina Bangda Kemendagri Dadan Hermajanda

Bappedalitbang Gelar FGD dan Regional Technical Meeting (RTM) Program SIMURP

Palangka Raya – Bappedalitbang Prov. Kalteng menggelar Forum Focus Group Discussion (FGD) dan Regional Technical Meeting (RTM) Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi dan Komitmen Bersama Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem  Irigasi  (PPSI)  Tahun  2023  yang diselenggarakan secara hybrid di Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Selasa (25/07/2023).

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dalam sambutannya mengatakan bahwa Kegiatan RTM ini diharapkan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan potensi alam tersebut di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama untuk pembangunan irigasi dan pertanian melalui penyusunan Rencana Aksi dan Komitmen Bersama PPSI antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. “Kami menyambut baik rencana penyusunan Rencana Aksi dan  Komitmen Bersama ini,  karena inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat petani” ungkap Leonard.

Baca juga : Bappedalitbang Prov. Kalteng Gelar Coaching Clinic 3 Implementasi SSK Program PPSP Kab. Barito Timur dan Kab. Murung Raya
Peserta FGD dan Regional Technical Meeting (RTM) Program SIMURP

Ditambahkan Leonard Rencana Aksi Daerah dalam Implementasi Kebijakan PPSI ini perlu dijadikan media untuk meningkatkan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kebijakan PPSI di daerah.

“Strategi yang perlu dikembangkan dalam Rencana Aksi dan Komitmen Bersama Implementasi Kebijakan PPSI ini adalah dengan mengadopsi dari platform lima pilar pengembangan dan pengelolaan irigasi yang sejalan dengan pilar modernisasi irigasi yang digagas oleh Pemerintah saat ini” imbuh Kaban Bappedalitbang Prov. Kalteng.

Diakhir sambutannya, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng menyampaikan harapan agar kita dapat mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah. Oleh karena itu kebijakan PPSI ini perlu diwujudkan dalam Rencana Aksi dan Komitmen Bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten).

“Hal itu agar kebijakan PPSI tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan memiliki dampak positif bagi terwujudnya produktivitas pertanian di daerah, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah” pungkas Leonard

Peserta FGD dan Regional Technical Meeting (RTM) Program SIMURP

Hadir secara offline dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Bappedalitbang Prov. Kalteng  Infrastruktur dan Kewilayahan Yohanna Endang, Konsultan Bantuan Teknis Institusional Development in Participatory Irrigation Managemen (IDPIM) Program SIMURP Ditjen Bina Bangda Kemendagri Dadan Hermajanda, Dinas PUPR, Dinas TPHP, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II dan hadir secara online Direktorat SUPD II Ditjen Bina Bangda Kemendagri selaku National Project Implementing Unit (NPIU) Program SIMURP, Project Management Consultant (PMC) SIMURP Ditjen Sumber  Daya Air Kementerian PUPR dan   Bantuan Teknis Tenaga Pendamping Masyarakat. (10_D)

Share: