Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Terima Kunjungan Tim Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas
Palangka Raya – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dibutuhkan pemetaan isu-isu pada prioritas nasional dan prioritas bidang dengan mengacu pada permasalahan, tantangan dan potensi pengembangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas melakukan kunjungan ke berbagai daerah, diantaranya ke Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka “Kunjungan Koordinasi Penyusunan RKP 2024 Lingkup Pembangunan Kependudukan dan Jaminan Sosial” bertempat di Ruang Kerja Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (13/06/2023)
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H. Kaspinor, S.E., M.Si didampingi Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Prov. Kalteng Chandra Fuji Asmara, S.T.,M.Eng menerima rombongan Tim Bappenas berjumlah 6 (enam) orang yang diketuai oleh Perencana Ahli Muda, Yogi Yunianto, S. Stat., MA. Tujuan kedatangan Tim Bappenas ini yaitu untuk mendalami isu terkait layanan administrasi kependudukan di daerah, manfaat data kependudukan untuk perencanaan pembangunan, serta terkait layanan jaminan sosial di daerah serta untuk mengidentifikasi kondisi terkini dan isu-isu pembangunan di tingkat daerah dalam lingkup kependudukan dan jaminan sosial.
Baca juga : Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Hadiri FGD ke-1 FKRP2RK Tahun 2023Dalam diskusi, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng didampingi Kabid Sosial, Budaya, dan Pemerintahan menyampaikan bahwa urusan kependudukan menjadi salah satu perhatian dalam RPJMD tahun 2021-2026, dimana dalam sasaran peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan masyarakat menggunakan indikator persentase penerbitan dokumen kependudukan sebagai salah satu alat ukurnya, dengan capaian tahun 2022 yaitu 71,47%, melampaui target tahun 2022 yang sebesar 69,21%.
“Permasalahan administrasi kependudukan (adminduk) yang saat ini masih dihadapi yaitu keterbatasan dalam anggaran operasional alat cetak KTP elektonik, distribusi, serta tata kelola blanko KTP elektonik. Luasnya wilayah juga turut menjadi kendala dalam pemenuhan dokumen kependudukan, dimana masih terdapat daerah yang sulit untuk diakses” ungkap Kaspinor
Ditambahkannya data kependudukan ini juga diperlukan dalam proses perencanaan, antara lain untuk upaya penanganan kemiskinan dan stunting, pemberian bantuan sosial, penyusunan rencana kontigensi bencana, serta dalam proses perencanaan lainnya.
“Terkait jaminan Kesehatan, berdasar data sampai dengan 1 November 2022 kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Prov. Kalteng mencapai 94,17%, dengan 6 kabupaten dan 1 kota yang kepesertaannya telah di atas 98 %” tegas Kepala Bappedalitbang
Kaspinor berharap agar Bappenas bisa merencanakan untuk penguatan generasi milenial agar lebih produktif, khususnya untuk Pemuda Kalteng. Hal ini dikarenakan di Kalteng sedang mengembangkan kawasan industri, food estate, serta shrimp estate. Sehingga diharapkan lebih banyak tenaga kerja lokal yang terserap.
Sementara itu Kabid Sosial, Budaya, dan Pemerintahan juga menambahkan bahwa terkait penataan sebaran penduduk, Kalteng sudah menyiapkan beberapa kawasan transmigrasi, untuk itu agar bisa dijadikan lokus penataan sebaran penduduk nasional.
Di akhir diskusi, Tim Bappenas mengingatkan bahwa puncak bonus demografi di Prov. Kalteng dimulai di tahun 2020 ini. Sehingga perlu perhatian serius dari semua pihak agar bisa termanfaatkan dengan maksimal. Selain itu, guna menindak lanjuti pertemuan, diharapkan agar bappenas juga bisa menerima agenda konsultasi dan koordinasi antar pimpinan Bappenas dan Bappeda Prov. Kalteng guna membahas isu-isu grand disain kependudukan dan ketenagakerjaan kalteng kedepan. (Hen/10_D)