Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 Untuk Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (13/04/2023), dan dilaksanakan secara luring dan daring.

Kegiatan ini diawali dengan laporan dari Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H. Kaspinor, S.E.,M.Si serta dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.

Baca juga : Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Sampaikan 20 Usulan Kegiatan Prov. Kalteng dalam Desk Musrenbangnas 2024

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan sekaligus membuka Musrenbang Provinsi Kalteng Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, mengatakan pembangunan Kalteng tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, dengan tema “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan (Growth Green) Melalui Investasi dan Infrastruktur”.

Ditambahkannya ekonomi Kalimantan Tengah di tahun 2022 tumbuh sebesar 6,45 persen, yang didorong oleh perbaikan harga komoditas batu bara dan peningkatan aktivitas ekonomi Regional, Nasional dan Global, sejalan meningkatnya mobilitas paska berhasilnya penanganan dan pengendalian COVID-19 .

Wagub menambahkan bahwa capaian makro pembangunan Kalteng lainnya adalah tingkat kemiskinan Kalteng sebesar 5,28 persen, lebih rendah dari capaian nasional yakni 9,57 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,63; Gini Ratio sebesar 0,319, lebih rendah dibandingkan capaian nasional 0,381; dan tingkat pengangguran terbuka 4,26 persen, lebih rendah daripada capaian nasional yang sebesar 5,86 persen. Namun, Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Tengah masih  berada  pada  angka  26.9  persen,  di  atas  angka Stunting Nasional 26,1 persen. Hal ini harus menjadi perhatian kita semua.

Wagub berharap melalui Musrenbang RKPD ini, program-program yang diusulkan untuk tahun 2024 dapat menjadi program prioritas dan strategis pembangunan Kalteng, yang dapat diintegrasikan untuk mencapai keterpaduan antarwilayah, antar sektor dan antarpelaku pembangunan.

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng dalam laporannya mengatakan bahwa Musrenbang provinsi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Tahun 2024 ini merupakan rangkaian proses perencanaan, yang dilaksanakan secara berjenjang menurut pemerintahan, dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, Musrenbang Kabupaten/Kota, Musrenbang Provinsi tanggal 13 April 2023 yang dilaksanakan pada hari ini, Finalisasi RKPD Pasca Musrenbang dan terakhir Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI direncanakan minggu ke 3 atau minggu ke-4 Bulan Mei 2023 dan Rencana Ditetapkan Paling Lambat Minggu ke-3 Bulan Juni 2023.

Ditambahkan Kaspinor, maksud penyelenggaraan adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 serta tujuan penyelenggaraan adalah menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi dan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.

Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2024 akan menjadi lanjutan pembangunan tahun sebelumnya, nantinya akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

”Untuk itu dalam perumusan indikator maupun target capaian agar dapat mengacu pada standar pelayanan minimal yang terdapat pada urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” ungkap Kaspinor

Dikesempatan yang sama Kaspinor melaporkan terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dimana terdapat kenaikan hampir 1 triliyun. Kami berharap di Tahun 2024 dapat saling bersinergi dalam berinovasi untuk meningkatkan PAD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi paska Covid-19.

” Kami telah menyusun prioritas perencanaan penanganan kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan zonasi, dimana prioritas kewilayahan tersebut terbagi menjadi 5 (lima) yakni : 1) Prioritas Penanganan Kemiskinan; 2) Prioritas Penanganan Pengangguran dan 3) Prioritas Penanganan Pembangunan Ekonomi 4) Penanganan Stunting dan 5) Penanganan Inflasi” imbuh Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng.

Peserta Musrenbang yang hadir secara luring antara lain, Plt. Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/BAPPENAS RI, Bapak Ir. Anang Nugroho Setyo Moeljono, MEM; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara , Kementerian Keuangan RI, Bapak Made Arya Wijaya Wakil DPRD Prov. Kalteng H. Abdul Razak, Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin, unsur Forkopimda Prov. Kalteng,Bupati/Walikota se-Kalteng. Hadir secara daring Kepala BPSDM, Kementerian Dalam Negeri RI Bapak Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Dr. Ir. Willy M. Yoseph, M.M. (10_D)